Aduw Tuhan ew, Mengerikan, Begini Kondisi Mahasiswi, Korban Bupati Kupang

Aduw Tuhan ew, Mengerikan, Begini Kondisi Mahasiswi, Korban Bupati Kupang



Kondisi psikologis dan fisik RWM (21), mahasiswi yang melaporkan dugaan tindak pidana kekerasan seksual oleh Bupati Kupang, Yosef Lede, berangsur membaik.

Setelah sempat mengalami tekanan mental hebat, kecemasan mendalam, hingga jatuh pingsan pascakejadian, korban kini mulai mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri di tempat penampungan sementara.

Kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Anselmus Sowa Bolen, mengonfirmasi perkembangan positif tersebut.


Menurutnya, pemulihan kondisi RWM merupakan hasil dari pendampingan intensif yang melibatkan tenaga psikolog profesional dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang.

"Korban sudah agak membaik ya. Sudah agak bisa menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan teman-teman di sekitar situ, dengan pegawai, dan ada keluarganya juga. Sangat berbeda dengan hari pertama dan kedua pascakejadian yang kondisinya labil betul," ujar Anselmus kepada wartawan, Selasa (17/11/2026).

Anselmus mengungkapkan, saat tim LPSK pertama kali menjangkau korban, RWM berada dalam situasi tekanan mental yang sangat berat akibat peristiwa yang menimpanya pada Rabu (11/11/2026) malam.

"Namanya baru menghadapi kasus berat, kondisinya memang sangat labil dan merasa tertekan sekali, hingga sempat drop dan pingsan," tambahnya.
Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Polda NTT) tengah menyelidiki laporan dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang diduga melibatkan Bupati Kupang, Yosef Lede. Kasus ini dilaporkan oleh seorang mahasiswi berinisial RWM (21) ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polda NTT pada Kamis (12/11/2026). (Tribun Medan/ILUSTRASI/BUATAN AI/ISTIMEWA)

Langkah Proaktif LPSK dan Penawaran Rumah Aman


LPSK NTT mulai menerima informasi mengenai kasus ini pada Kamis (12/11/2026) malam, sesaat setelah korban didampingi ibu kandungnya serta petugas Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) resmi membuat laporan kepolisian.




Mengingat perkara ini melibatkan pejabat publik aktif di Kabupaten Kupang yang berpotensi menimbulkan relasi kuasa maupun tekanan terhadap korban, LPSK memutuskan bergerak proaktif tanpa menunggu pengajuan permohonan resmi.




"Secara prosedural, syarat permohonan di LPSK itu harus ada laporan masuk terlebih dahulu baru kami tindak lanjuti. Namun untuk kasus ini, kami tidak menunggu permohonan lagi dan langsung jemput bola pada hari berikutnya," tegas Anselmus.




Dalam proses asesmen, LPSK telah menawarkan pemindahan korban ke fasilitas rumah aman (safe house) dengan standar pengamanan ketat. Namun, untuk sementara waktu, RWM mengaku lebih nyaman berada di shelter milik UPTD PPA karena didampingi langsung oleh pihak keluarga.







Anselmus memastikan, hak perlindungan bagi RWM tetap disiapkan secara penuh sewaktu-waktu dibutuhkan, meliputi:Perlindungan Fisik: Pengamanan melekat apabila keselamatan korban terancam serta fasilitas rumah aman.
Perlindungan Prosedural: Pendampingan hukum, penyediaan advokat, dan pengawalan selama proses penyidikan hingga persidangan.
Pemulihan Medis dan Psikososial: Terapi trauma berkelanjutan bersama tim psikolog Undana hingga kondisi mental korban pulih sepenuhnya.



Dorongan Status Justice Collaborator bagi Dua Saksi Perantara hingga Penelusuran Aset untuk Pemenuhan Restitusi Korban

Selain fokus pada pemulihan korban, LPSK turut menyoroti keterlibatan dua perempuan berinisial EK dan LS yang diduga berperan sebagai perantara dengan mengantar RWM ke Rumah Jabatan Bupati Kupang di Jalan RA Kartini, Kelurahan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Berdasarkan keterangan awal dalam laporan polisi, EK yang disebut masih memiliki hubungan kerabat sebagai tante korban, mengajak RWM menemui Yosef Lede dengan iming-iming akan diberikan pekerjaan.

Anselmus mendorong EK dan LS agar bersikap kooperatif di hadapan penyidik Polda NTT.

Jika terbukti turut mengetahui atau memfasilitasi peristiwa tersebut, keduanya disarankan mengajukan diri sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator/JC).




"Kalau mereka mau aman secara hukum, mereka harus membantu penyidik agar kasus ini terang benderang. Status mereka bisa diajukan sebagai justice collaborator," jelas Anselmus, sembari merujuk pada peran Richard Eliezer dalam pengungkapan kasus pembunuhan Brigadir Yosua sebagai preseden hukum.




LPSK juga mendesak penyidik kepolisian mulai menelusuri aset pihak terlapor sejak tahap penyelidikan dan penyidikan, termasuk berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Langkah ini mencakup pendataan properti, kendaraan, hingga rekening perbankan guna menjamin pemenuhan hak restitusi (ganti kerugian) bagi korban apabila perkara terbukti di pengadilan.

Penghitungan restitusi oleh LPSK nantinya akan dibagi ke dalam dua komponen utama:Kerugian Materiil: Biaya perawatan medis, transportasi, dan pengeluaran riil yang ditanggung korban serta keluarga selama proses hukum berjalan.
Kerugian Immateriil: Nilai kompensasi atas penderitaan fisik, trauma psikologis, dan hilangnya masa depan korban yang dihitung berdasarkan asesmen resmi psikolog.



"Dokumen penghitungan restitusi dari LPSK akan diserahkan kepada jaksa penuntut umum untuk dilampirkan dalam surat tuntutan kepada hakim. Jika putusan berkekuatan hukum tetap mewajibkan pembayaran restitusi namun tidak dipenuhi, negara dapat melakukan penyitaan aset sesuai ketentuan perundang-undangan," papar Anselmus.




Sebagaimana diketahui, penyidikan kasus dugaan kekerasan seksual fisik ini terus bergulir di Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (PPA-PPO) Polda NTT.

Direktur PPA-PPO Polda NTT, Kombes Pol. Dr. Nova Irone Surentu, menjadwalkan pemeriksaan terhadap saksi EK dan LS bersamaan dengan pemanggilan perdana terlapor Bupati Kupang, Yosef Lede, pada Rabu (18/11/2026).




Sebelumnya, EK dan LS mangkir dari panggilan penyidik pada Senin (16/11/2026) dengan alasan sakit.

Hingga Selasa (17/11/2026), status hukum Yosef Lede masih sebagai terlapor dan seluruh tuduhan dugaan kekerasan seksual yang disebut terjadi dua kali di rumah jabatan tersebut masih dalam proses pembuktian penyidik dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.




Secara terpisah, Pakar Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana, Dr. John Tuba Helan, menjelaskan bahwa merujuk pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, seorang kepala daerah baru dapat diberhentikan sementara oleh Menteri Dalam Negeri apabila status hukumnya telah meningkat menjadi terdakwa dan berkas perkaranya dilimpahkan ke pengadilan.




"Apabila nantinya berstatus terdakwa dan diberhentikan sementara oleh Mendagri, maka Wakil Bupati Kupang akan ditunjuk sebagai pelaksana tugas untuk menjalankan roda pemerintahan. Namun jika di pengadilan terbukti tidak bersalah, nama baik dan jabatannya wajib direhabilitasi," ujar John.

Sebaliknya, apabila pengadilan menjatuhkan vonis bersalah yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht), Menteri Dalam Negeri akan menerbitkan keputusan pemberhentian tetap terhadap kepala daerah yang bersangkutan.
(*/Tribun-medan.com)